Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

Perkembangan teknologi dan perkembangan Informasi Elektronik yang semakin pesat saat ini sangat memudahkan untuk memperoleh akses informasi relatif lebih cepat, misalnya sekarang ini orang berkirim surat tidak lagi menggunakan jasa pos, akan tetapi sudah melalui e-mail, karena penggunaan e-mail dianggap lebih murah dan cepat. Informasi Elektronik juga berperan dalam berbagai kegiatan misalnya dalam bidang  pendidikan, bisnis, sosial dan berbagai kegiatan lainnya. Elektronik Data Interchange (EDI) sudah sejak lama digunakan. Persoalan mulai timbul ketika salah satu pihak dianggap merugikan pihak lain dengan penggunaan Informasi Elektronik tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu jika persoalan tersebut berakhir di pengadilan apakah Informasi Elektronik tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti, dan bagaimana cara membuktikannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dan bagaimana cara melakukan pembuktian dengan menggunakan Informasi Elektronik tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu data utama dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sedangkan data pendukung dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada para responden. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Informasi Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Informasi Elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata karena dikatagorikan sebagai alat bukti tertulis. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Dokumen Elektronik (termasuk Informasi Elektronik) sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adapun cara melakukan pembuktian dengan mengunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam perkara perdata yaitu dengan menampilkan Informasi Elektronik di sidang pengadilan agar Informasi Elektronik tersebut dapat dianggap sebagai bukti digital dengan format yang dapat terbaca dan masih dalam format asli. Informasi Elektronik dapat digolongkan ke dalam alat bukti tertulis, sehingga cara pembuktiannya yaitu dengan mencetak atau menampilkannya pada saat persidangan, dan harus cocok/ sesuai dengan aslinya, namun untuk memastikan kebenarannya hakim dapat meminta keterangan dari saksi ahli

PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM MULTI LEVEL MARKETING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bisnis Multi Level Marketing (MLM) cukup berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam sejumlah kasus, Multi Level Marketing (MLM) kerap dijadikan kedok dari bisnis money game dan mendewakan passive income. Bertolak dari kasus kasus seperti itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggodok prinsip-prinsip bisnis ini secara syariah termasuk marketing plannya. Tujuannya untuk melindungi pengusaha dan mitra bisnisnya (masyarakat) dari praktik bisnis yang haram atau syubhat. Dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bisnis Multi Level Marketing (MLM), serta untuk mengetahui bagaimana bisnis Multi Level Marketing (MLM) menurut hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode Non Random sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis Multi Level Marketing (MLM) itu sesuai dengan syariah atau tidak, yaitu aspek produk atau jasa yang dijual dan sistem dari Multi Level Marketing (MLM) itu sendiri. Bagaimana sistem pemberian bonus yang terdapat dalam perusahaan Multi Level Marketing (MLM) apakah terbebas dari unsus garar maupun maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang Multi Level Marketing (MLM) khususnya dalam Hukum Islam. Sisi negatif yang terdapat pada sistem Multi Level Marketing (MLM) tidak mewakili keharaman secara keseluruhan terhadap bisnis yang berbasis Multi Level Marketing (MLM) lainnya

AI in Law: How Artificial Intelligence Is Transforming the Legal Profession in Indonesia

The profess on the development of Artificial Intelligence (AI) has widely transformed a new era in the digital technology, social economic, human need and professional behavior. Eventually, artificial intelligence automates even more aspects of legal profession. Furthermore, AI allows the legal profession to automate lower-level tasks, freeing time to focus on complex analysis and client interaction. The research aims to know the literacy of legal professional on the use of AI. The methods used in this study are normative-empirical legal research. Furthermore, research uses primary data which obtained from questionary survey, secondary data i.e., law, books, journals and other related legal sources for research. Meanwhile, the research will analyze through descriptive qualitatively. The research shows that the literacy level of law enforcers in the use of AI is in the medium category. Data shows that 75% of legal professional shows their positive respond about the implementation of AI in their profession. While other shows, 8% of high percentage and 17% of low percentage

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA

Pertumbuhan dunia bisnis dewasa ini begitu pesat berkembang, didukung pula usaha untuk memperluas bisnis kian bervariatif. Salah satu bentuk pengembangan atau upaya memperluas bisnis yaitu dengan menggunakan sistem bisnis Franchise. Bagi Franchisee dengan adanya sistem bisnis franchise tersebut setidak-tidaknya akan menguntungkannya dalam hal efisiensi usaha, artinya franchisee menggunakan atas kekhasan bisnis (brain name), merek bisnis, logo, cara memproduksi, pemasaran serta service ditambah lagi diberikannya technical assistance, namun dalam prakteknya di Indonesia kedudukan franchisee begitu rentan terhadap perlakuan franchisor, bahkan franchisee tidak memiliki bergaining position dalam penentuan materi perjanjian. Dalam persalahan yang akan diangkat sebagai pokok kajian penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Apakah bentuk perjanjian franchise yang dibuat sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi franchisee. 2. Apakah pelaksanaan perjanjian franchise yang dilakukan para pelaku bisnis di Indonesia sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi franchisee 3. Hambatan-hambatan apa sajakah yang muncul dalam melakukan perlindungan hukum terhadap franchisee. Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan komparatif hukum atau perbandingan hukum, yang semata-mata untuk mencapai keakuratan dari penelitian terhadap materi kontrak franchise (Franchise Agreement). Hasil penelitan yang diperoleh dalam kaitannya dengan permasalahan yang dirumuskan yaitu bahwa bentuk perjanjian franchise, dan pelaksanaan perjanjian franchise yang dilakukan dalam perjanjian franchise di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak franchisee karena belum melaksanakan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata serta hambatanhambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum bagi franchisee yaitu peraturan hukum yang belum memadai, bentuk perjanjian franchise merupakan perjanjian baku atau standar, belum adanya asosiasi franchisee, dan peran pemerintah didalam penetapan royalty, pajak dan peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang belum maksimal, yang kelihatan hanya sebatas lembaga yang memberikan ijin saja Analisis dari hasil penelitian tesis ini adalah dalam perjanjian franchise di Indonesia belum melaksanakan sesuai dengan asas hukum kebebasan berkontrak yang mengakibatkan tidak adanya bergaining power antara pihak franchisee dengan\ud franchisornya dan dalam perjanjian franchise yang dibuat merupakan bentuk standar atau baku yang tidak mempunyai kekuatan bagi franchisee untuk menolak dari isi perjanjian franchise tersebut walaupun dirasa merugikan dirinya sehingga kedudukan franchisee sama sekali tidak terlindungi, maka harus ada campur tangan dari pemerintah didalam memberikan perlindungan hukum tersebut bagi pihak franchisee dengan cara pemerintah mengeluarkan peraturan hukum baru selain PP No. 16 tahun 1997 tentang Waralaba yang dirasa belum mengatur franchise secara menyeluruh dan pihak franchisee harus berani membentuk asosiasi franchisee agar secara kolektif dan kelembagaan dapat melakukan kajian atau pendekatan dengan pihak franchisor yang dirasa mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan dominan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PENERBIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

HaKI atau Hak atas Kekayaan Intellektual, yang dalam istilah asingnya disebut “Intellectual Property Rights” adalah hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hasil ciptaannya. Pemegang HaKI berhak melarang pihak lain menikmati secara ekonomis hasil ciptaan atau penemuannya tanpa ijin selama periode waktu tertentu. Hak yang diberikan tidak semua sama, tergantung pada jenis kekayaan intellektual yang dimintakan perlindungannya. Ruang lingkup perlindungan HaKI salah satunya adalah Hak Cipta yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya cipta buku merupakan ilmu pengetahuan, sehingga pengarang buku memerlukan perlindungan. Berkenaan dengan hal tersebut penulis melakukan penelitian berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PENERBIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder sebagai bahan penelitian.  Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan mengambil sampel penerbit Pustaka Puitika Yogyakarta. Alat penelitian menggunakan studi kepustakaan dan wawancara menggunakan metode  kualitatif sebagai metode analisa data.                       Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku, yaitu pencipta akan memperoleh hak moral dan hak ekonomi sesuai Pasal 57 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral akan melekat pada diri pencipta sampai kapanpun untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam karya ciptaannya. Adapun masa berlakunya hak ekonomi untuk mengekploitasi karya ciptaanya sesuai Pasal 58 yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun sejak dia meninggal dunia. Selain sesuai dengan undang-undang, maka perlindungan hukumnya juga berdasarkan isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak karena suatu perjanjian yang telah ditandatangani para pihak akan berlaku seperti undang-undang. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan di lapangan pencipta tidak mendapat perlindungan hukum yang baik. Hal ini dikarenakan saat pencipta melakukan perjanjian penerbitan buku terhadap penerbit, penerbit meminta hak untuk melakukan insheet dengan jumlah yang telah penerbit tentukan sendiri sehingga hal tersebut akan mengurangi hak ekonomi pencipta

ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS RUKO DI PASAR REJOAMERTANI TEMANGGUNG

Starting from a land swap between the Temanggung district government and PT Puri Sakti Perkasa. Based on the letter of the Minister of Home Affairs on December 4, 1991 No. 593/4707 / PUOD concerning the approval of the principle of exchange of land and building of the District Government Dati II Temanggung by land and buildings owned by PT Puri Sakti Perkasa and the Decree of the Regional Representatives Council of the Regency of Temanggung , dated December 24, 1991 Number: parliament. 043/7-III / '91 -'92 on Land Rights Asset Disposal Local Government District Level II Temanggung PT Puri Sakti Perkasa. After the swap (ruislag) Regency woken Bumipala sports stadium, while the PT Puri Sakti Perkasa granted land near the market precisely on Jalan Kol. Sugoyono, Jalan S. Parman and Jalan Gunung Prau petitioned be Broking then built shophouses and sold to traders with a deed of sale before the issuance of the certificate Broking Broking fraction of PT Puri Sakti Perkasa. Over time and the passing of Regional Head, a new problem the district government did not allow ownership of shophouses with Broking and does not allow for an extension of the time period that is almost gone past 20 years but must renew replaced by Broking above Rights management, because the local government considers that the land is built shophouses in the market is a management right. Based on this research with the title authors take ownership of juridical analysis on commercial Broking Market RejoAmertani Temanggung. The formulation of the problem in this research is included Which type of certificate Broking on the commercial market RejoAmertani, extension Certificate Broking on the commercial, When extended to the type Broking Which origin by land.        The method used in this research is using normative juridical approach, the specification of the research is descriptive, whereas the determination of the sample using purposive sampling method. Research tools include literature studies and interviews.  Methods of data analysis done by qualitative analysis. Based on the research that has historically been the object of land in Jalan Colonel Sugiono, Jalan S. Parman, and Jalan Gunung Prau then type certificate Rejoamertani office market is Broking Land Property Rights. Regarding the extension of HGB can,with which HGB types based on its origin soil authors conclude result Hak Guna Bangunan (HGB) on Properties. Because this happens with the HGB granting by the holders of Rights Owned by deed made by a land deed official (PPAT). HGB is said because it is clear that once was the exchange between the district government and PT. This means that the object and the status of the exchange rights also switched. Puri Sakti Perkasa PT can not gain Properties for Legal Entities

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN SYARI’AH (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012)

The provisions on dispute settlement Islamic banking has been laid down in Chapter IX of the settlement of disputes of Article 55 (1), (2), (3) of Law No. 21 of 2008 mentioned that the dispute settlement Islamic Banking is done by the court within the religious court, in case the parties have foretell dispute resolution other than as referred to in paragraph (1), the settlement of disputes in accordance with the contents of the contract, settlement of disputes referred to in paragraph (2 ) must not conflict with Islamic principles. The elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 mentioned that the reference to the settlement of disputes in accordance with the contents of the contract are as follows efforts of deliberation, banking mediation, through the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) or other arbitration institution and / or through the courts within the General Court. The polemic is about the authority to resolve disputes in Islamic banking because there is no dualism of litigation, the Court of religion (Article 55 paragraph (1) of Law No. 21 of 2008) and the District Court stated in the elucidation of Article 55 paragraph (2) of the Act No. 21 of 2008), so in this study took the title of Absolute Authority of Religious Court Case Against Islamic Banking Solution (Analysis Juridical Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012). This study aims to know the legal implications arising from the decision of the Constitutional Court regarding the absolute authority of the Religious, and the competence of the Religious Islamic Banking in resolving disputes after the publication of the decision of the Constitutional Court for the No. 93 / PUU-X / 2012. The method used in this research is the method of juridical-normative research focus to apply the rules or norms of positive law by finding the law that encourages research, such as looking for the source of various litelatur, interviews with respondents also focused on how the legal aspects and principles of law against the decision of the Constitutional court, and the legal implications of this decision are equipped with primary data (Field research), as well as secondary data which supports research. In this study, there are two principal issues examined is about authority Absolut religious court after the Constitutional Court ruling No. 93 / PUU-X / 2012 as well as the implications of the issuance of the verdict in the world economy, especially sharia Islamic microfinance institutions and Islamic banking. The findings of this research is the decision of the Constitutional Court are legally absolute magnitude against all things Islamic economy both litigation and non-litigation to force the execution of the decision in the case or a decision which is final